Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/aa.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan meluncurkan Peta Jalan Pemberantasan dan Pencegahan Malaria 2025-2045 yang menggarisbawahi keterlibatan para profesional dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah penyakit menular di Indonesia.

Dalam acara yang disiarkan di Jakarta, Kamis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberantasan malaria harus menjadi sebuah gerakan dan bukan sekadar program. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat akan merasa bangga untuk ikut serta dalam gerakan ini.

Sadikin juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan dan meningkatkan komitmen global untuk memerangi tiga penyakit menular paling mematikan di dunia: malaria, TBC, dan HIV.

“Karena dengan pengawasan, kita tahu siapa yang sakit dan kita dapat mengobatinya, dan yang terpenting, dapat mencegah mereka untuk menyebarkan penyakit,” kata Sadikin.

Menteri menegaskan bahwa strategi terbaik untuk memerangi malaria adalah dengan mencegahnya terjadi sejak awal. Oleh karena itu, pemerintahannya menyediakan fasilitas di seluruh negeri untuk memastikan pengawasan yang baik, seperti peralatan yang dibutuhkan, laboratorium, dan juga tenaga kesehatan yang terlatih, untuk deteksi penyakit yang akurat.

“Alat sudah ada, personel juga sudah ada. Tinggal pengecekan saja dengan disiplin,” ujarnya.

Strategi kedua adalah mengupayakan pengembangan vaksin malaria di Indonesia. Ia mengatakan, tidak seperti COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia, malaria baru dilaporkan terjadi di negara-negara dunia ketiga sehingga perhatian dan pendanaan yang dibutuhkan masih kurang. Ia

mencontohkan, meski vaksin COVID-19 baru siap dalam waktu 22 bulan, namun 22 tahun sudah berlalu dan belum ada vaksin malaria yang dikembangkan.

Untuk mengatasi hal ini, katanya, Indonesia telah ikut serta dalam beberapa mekanisme pendanaan global, seperti dengan Global Fund dan Gavi, untuk memenuhi kebutuhan vaksin dan pengembangannya.

Ia menegaskan, strategi ketiga bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat malaria. Selain itu, ia menekankan pentingnya mengonsumsi obat secara tepat waktu dan disiplin untuk mencegah resistensi obat.

Menteri mengatakan malaria dan TBC merupakan sindrom negara miskin dan penyakit ini sering kali terabaikan. Oleh karena itu, ia meminta komitmen global, terutama dari para pemimpin negara berkembang, untuk fokus pada isu-isu ini.

Sadikin menegaskan, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri.

Dalam kesempatan itu, ia berharap Penasihat Khusus Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) dan Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dapat membantu Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan mengajak para pemimpin dunia untuk turut berpartisipasi.

Berita terkait: Pemerintah desak pendirian laboratorium penelitian di daerah endemis malaria
Berita terkait: MPR: Perlu terus tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap malaria
Berita terkait: Kasus malaria menurun, tetapi masih tertinggi kedua di Asia: pemerintah