Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29 Oktober 2024). (mrhalliday/Muhammad Harianto/pertama)

Jakarta (mrhalliday) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan membahas upaya menekan biaya transportasi logistik untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Selasa.

Thohir menyoroti penurunan biaya logistik Indonesia hingga 13-14 persen, meski masih tergolong tinggi dibanding negara lain.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, kami menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menekan biaya logistik,” kata Thohir seusai pertemuan.

Ia meyakini peningkatan efisiensi yang dilakukan BUMN transportasi, seperti Injourney Airports, Pelindo, KAI, dan Jasa Marga, dapat menekan biaya logistik nasional secara bertahap.

Thohir kemudian menyoroti pembangunan infrastruktur transportasi terpadu sebagai fokus utama kedua kementerian untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada kesempatan yang sama, kedua menteri juga membahas persiapan menghadapi libur akhir tahun 2024.

Thohir mengatakan kedua kementerian memiliki pengalaman dalam mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru.

Lebih lanjut, Menteri menyampaikan kedua pihak sepakat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memangkas praktik-praktik yang tidak perlu dan koruptif di sektor transportasi.

“Masing-masing kementerian punya tanggung jawab untuk lebih efisien dan memangkas korupsi demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Purwagandhi berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam jangka panjang untuk mewujudkan sinergi antarkementerian dalam mendukung program pemerintah.

Sebelumnya, pihaknya juga tengah meningkatkan sarana penyeberangan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi kemiskinan.

Upaya ini masuk dalam program 100 hari atau quick win bagi sektor transportasi darat di era pemerintahan baru.

Berita terkait: UMKM harus ikut program tol laut untuk tekan biaya logistik: Sumadi
Berita terkait: Menteri: Pembangunan Pelabuhan Patimban pangkas biaya logistik nasional