Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan ATENSI dari pemerintah kepada warga Karanganyar, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (10/10/2024). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meyakini program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus berlanjut, bahkan semakin baik di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang baru.

“Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, sekaligus meningkatkan dan memberikan tambahan di masa mendatang,” imbuhnya saat menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial (ATENSI) di Jakarta, Kamis.

Bantuan tersebut diserahkan kepada 153 warga masyarakat rentan di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang.

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kementerian Sosial terus melakukan kunjungan ke masyarakat rentan untuk mengetahui kekurangan program sosial yang telah dijalankan pemerintah.

Semua hasil kunjungan ke masyarakat, lanjut Mensos, akan menjadi masukan bagi program-program yang akan dilaksanakan.

“Sambil menerima ide-ide baru yang lebih baik, kita berinovasi, mengoreksi, dan mengevaluasi apa yang masih kurang dari pemerintah. Jadi yang sudah baik kita pertahankan dan kita evaluasi, sehingga program percepatan kesejahteraan sosial bisa lebih cepat terealisasi,” katanya.

“Kami ingin membantu, mendukung, dan memberdayakan masyarakat yang betul-betul membutuhkan fasilitas dari pemerintah,” imbuhnya.

Total bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp105 miliar atau sekitar US$6,6 juta, yang terdiri dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp71,3 miliar, sembako senilai Rp22,8 miliar, makanan untuk lansia senilai Rp6,2 miliar, dan makanan untuk penyandang disabilitas senilai Rp2,5 miliar.

Bantuan tersebut juga mencakup bantuan untuk anak yatim sebesar Rp1,8 miliar dan kelompok rentan sebesar Rp155,5 juta, serta bantuan ATENSI sebesar Rp183,2 juta dan tiga unit traktor senilai Rp60 juta.

Berita terkait: Program percepatan kesejahteraan Papua berlanjut pada 2025: KSP
Berita terkait: BPJSTK: Program Tabungan Perumahan Rakyat Diharapkan Dongkrak Kesejahteraan Pekerja
Berita terkait: Reforma Agraria sebagai Sarana untuk Mensejahterakan Rakyat