Berkas – Dua penghuni Lapas Wanita Kendari, Sulawesi Tenggara, membaca Al Quran di sel tahanannya, pada 31 Maret 2023. (ANTARA FOTO/Jojon/aww)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mendesak tindakan cepat untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan Indonesia saat berkunjung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada 22 Oktober.

Dalam pernyataan yang diterima pada Sabtu, Karim menekankan bahwa peningkatan sistem pemasyarakatan mungkin memerlukan langkah-langkah seperti pemberian amnesti dan grasi, membangun lebih banyak fasilitas pemasyarakatan, dan menerapkan perbaikan teknis lainnya.

“Saya ingin meminta kerja sama semua orang di sini untuk memajukan sistem pemasyarakatan kita,” katanya kepada pejabat di direktorat jenderal.

Karim juga menekankan pentingnya mengidentifikasi solusi terbaik dan paling praktis untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi sistem pemasyarakatan.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ambeg Paramarta mencatat bahwa kantornya telah bekerja untuk mengembangkan pendekatan yang efektif untuk mempercepat proses amnesti dan grasi dan mempercepat pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru.

Ia menambahkan bahwa direktorat jenderal akan segera menyusun cetak biru untuk melaksanakan Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekurangan staf di sistem penjara, dengan mencatat bahwa setiap sipir saat ini mengawasi 42 narapidana.

Untuk mengatasi hal ini, ia menyebutkan bahwa kantornya sedang mempersiapkan laporan untuk memberikan jumlah populasi penjara yang lebih akurat.

Dalam pertemuan tersebut, para direktur di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memaparkan program dan pencapaian mereka, memastikan keselarasan antara tujuan Kementerian Imigrasi dan Urusan Pemasyarakatan yang baru dibentuk dan inisiatif yang sedang berlangsung.

Berita terkait: Delegasi Thailand meningkatkan kerja sama sektor pemasyarakatan: kementerian
Berita terkait: Menteri Hukum menyerukan transformasi fasilitas pemasyarakatan