Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding memimpin peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Senin (28/10/2024). (mrhalliday/HO-Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Jakarta (mrhalliday) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginstruksikan agar perlindungan pekerja migran diperkuat sekaligus biaya penempatan ditekan.

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menugaskan Kementerian tersebut untuk mengurangi dan meminimalisir eksploitasi pekerja migran serta kasus perdagangan manusia, kata Karding di Jakarta, Senin (28/10).

“Perlindungan harus lebih baik agar tidak terjadi peningkatan kasus karena kelalaian atau ketidakmampuan kita bekerja,” katanya.

Ia juga mendorong penempatan pekerja Indonesia di luar negeri di negara tujuan yang aman dan bebas dari eksploitasi.

Lebih lanjut, Karding menghimbau seluruh kantor wilayah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mulai merancang struktur organisasi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasional sebelum pekerja migran berangkat.

“Kalau orangnya trampil, menguasai bahasanya, dan sedikit banyak mengerti budaya negara tujuan, ditambah pengawasan kita terhadap kontrak kerjanya, saya yakin tidak akan ada eksploitasi,” ujarnya. “

Sesuai amanat presiden, di era ini sudah tidak boleh ada lagi eksploitasi (terhadap TKI). Kita lindungi hak-haknya,” tegasnya.

Karding menggarisbawahi perlunya seluruh jajaran kementerian memastikan pengelolaan urusan TKI berjalan profesional dan efisien

. “Saya minta sistemnya diperbaiki. Kita pangkas yang tidak perlu supaya cepat dan efisien. Karena saya baru (di jabatan menteri ini), saya harus belajar dulu tahapan-tahapan dari pelatihan, perekrutan, dan pengiriman sampai pemulangan TKI,” pungkasnya.

Berita terkait: RI harapkan MoU penempatan TKI di Qatar segera ditandatangani
Berita terkait: Indonesia-Yordania jalin kerja sama penempatan TKI
Berita terkait: Indonesia dorong perlindungan TKI di pertemuan ASEAN DGICM