Kelompok pemberontak telah menolak tawaran perdamaian dari junta Myanmar yang sedang berjuang, yang sedang terpuruk akibat kerugian di medan perang dan pembelotan dalam perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.

Ini adalah tindakan pertama kediktatoran tersebut sejak merebut kekuasaan pada tahun 2021. Tindakan ini juga dilakukan setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh China di negara bagian Shan di utara gagal.

Junta militer menyerukan kelompok etnis bersenjata dan “kelompok pemberontak teroris” untuk “berkomunikasi dengan kami guna menyelesaikan masalah politik secara politis”, juga mendesak mereka untuk bergabung dalam pemilu yang direncanakan tahun depan.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diasingkan mengatakan tawaran itu tidak layak dipertimbangkan, dan menambahkan junta tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Junta militer mengulurkan cabang zaitun pada hari Kamis saat berjuang untuk bertempur di berbagai medan perang dan membendung pemberontakan yang meluas.

Beberapa laporan mengatakan junta kini hanya menguasai kurang dari setengah wilayah Myanmar.

Pada bulan Juni, aliansi tiga tentara etnis memperbarui serangan terhadap militer, merebut wilayah di sepanjang jalan raya utama menuju provinsi Yunnan di Tiongkok, yang berbatasan dengan Myanmar.

Pertempuran di dekat perbatasan di negara bagian Shan telah menghalangi rencana ambisius China untuk menghubungkan wilayah barat dayanya yang terkurung daratan dengan Samudra Hindia melalui Myanmar.

Diplomat tertinggi Beijing, Wang Yi, diduga telah menyampaikan peringatan kepada penguasa negara Min Aung Hlaing saat berkunjung ke Myanmar bulan lalu.

Kelompok bersenjata harus mengikuti “jalan politik partai dan pemilu untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan abadi”, kata junta dalam pernyataannya pada hari Kamis.

“Sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan banyak nyawa rakyat telah hilang, dan stabilitas serta pembangunan negara telah terhambat [akibat konflik],” katanya.

Namun kelompok pemberontak skeptis terhadap tawaran tersebut.

Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah bertempur selama puluhan tahun dengan militer untuk mendapatkan lebih banyak otonomi di sepanjang perbatasan dengan Thailand, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perundingan hanya mungkin dilakukan jika militer menyetujui “tujuan politik bersama”.

“Nomor satu: tidak ada keterlibatan militer dalam politik masa depan. Dua [militer] harus menyetujui konstitusi demokrasi federal,” kata juru bicara KNU Padoh Saw Taw Nee kepada AFP.

“Nomor tiga: mereka harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah mereka lakukan… termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya. “Tidak ada impunitas.”

Jika junta tidak menyetujui tuntutan ini, KNU akan “terus memberikan tekanan pada [junta] secara politik dan militer,” tambahnya.

Maung Saungkha, pemimpin Tentara Pembebasan Rakyat Bamar, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kelompoknya “tidak tertarik dengan tawaran ini”.

“Mereka menggantung kepala kambing tetapi menjual daging anjing,” tulis Soe Thu Ya Zaw, komandan Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Facebook.

Setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang dipilih secara demokratis pada tahun 2021, protes damai disambut dengan pembunuhan dan penangkapan.

Hal ini menyebabkan kelompok etnis bersenjata bergabung dengan milisi antikudeta di seluruh negeri untuk melawan, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam perang saudara.

Setidaknya 50.000 orang telah terbunuh sejak kudeta dan lebih dari dua juta orang mengungsi, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB memperingatkan minggu lalu bahwa Myanmar “tenggelam dalam jurang penderitaan manusia”. Para saksi mata sebelumnya telah memberi tahu BBC tentang bagaimana militer menyiksa orang-orang yang berada dalam tahanannya , termasuk dengan menyiramkan bensin yang menyala ke mereka dan memaksa beberapa orang untuk minum air seni mereka.